Bupati Sudewo dan Inisiator Demo Berdamai: Upaya Meredam Gejolak Sosial di Pati
News Tobadak– Situasi politik dan sosial di Kabupaten Pati sempat memanas menyusul kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Bupati Pati, Sudewo. Kebijakan tersebut terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan tajam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mencapai hingga 250 persen. Kenaikan pajak ini memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat, yang berpuncak pada aksi demonstrasi puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
Gelombang Protes dan Tuntutan Mundur
Aksi yang dilakukan AMPB bukanlah sekadar unjuk rasa biasa. Puluhan ribu masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan turun ke jalan dengan satu tuntutan tegas: meminta Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Demonstrasi yang berlangsung damai namun masif ini berhasil menggugah perhatian publik nasional. Bahkan, DPRD Kabupaten Pati merespons serius tuntutan rakyat dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket guna menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati terkait kebijakan pajak tersebut.
Pertemuan Tak Terduga: Bupati dan Inisiator Demo Bertemu
Dalam suasana politik yang masih memanas, publik dikejutkan oleh beredarnya sebuah foto yang memperlihatkan pertemuan antara Bupati Sudewo dan Ahmad Husein, salah satu tokoh utama di balik aksi AMPB. Pertemuan tersebut sontak menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan negosiasi politik hingga tudingan adanya “deal-deal” tertentu di balik layar.
“Dialognya membangun Pati yang baik, kondusif,” ujar Sudewo.
Meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, langkah dialog yang diambil Sudewo dinilai oleh sebagian pihak sebagai pendekatan yang cukup bijak dalam meredam konflik sosial. Ahmad Husein, sebagai inisiator gerakan protes, juga menunjukkan itikad baik dengan bersedia duduk bersama untuk berdiskusi.
Di tengah krisis kepercayaan, langkah ini membuka peluang baru bagi terbentuknya jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan rakyat.
Baca Juga: Kemenkumham Sulbar Pimpin Harmonisasi 7 Ranperda untuk Pacu Investasi Daerah
Pansus Hak Angket Tetap Berjalan
Meskipun pertemuan antara Bupati dan inisiator demo terjadi, proses politik tetap berjalan. DPRD Pati menegaskan bahwa pansus hak angket akan tetap melanjutkan tugasnya secara independen dan profesional. Mereka bertugas menyelidiki apakah terdapat pelanggaran administratif, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk-bentuk ketidakpatutan lain dalam kebijakan penyesuaian NJOP yang diberlakukan.
Jika terbukti ada pelanggaran serius, maka langkah selanjutnya bisa berujung pada pemakzulan (impeachment) terhadap Bupati Sudewo.
Masyarakat Menanti Kejelasan dan Solusi
Kenaikan NJOP yang memicu lonjakan PBB-P2 tidak hanya dirasakan sebagai beban ekonomi, tetapi juga sebagai simbol ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Petani, pedagang kecil, dan warga perdesaan merasa paling terdampak, karena harus menanggung beban pajak yang berlipat ganda di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan inflasi harga kebutuhan pokok.
Dengan dibukanya ruang dialog antara pemimpin daerah dan penggerak masyarakat, harapan akan solusi konkret kembali mencuat.
