News Tobadak– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah menghadapi tekanan fiskal serius setelah pemerintah pusat Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp330 miliar. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengungkap bahwa kebijakan ini mulai menimbulkan efek berantai terhadap kemampuan keuangan daerah, memaksa pemerintah provinsi dan enam kabupaten di Sulbar untuk melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.
Dalam keterangannya, SDK menjelaskan bahwa pemotongan ini terdiri atas Rp200 miliar pengurangan alokasi dan Rp130 miliar pemotongan pada tahun berjalan, menjadikan total defisit fiskal mencapai Rp330 miliar. “Efisiensi alokasi anggaran begitu besar dirasakan seluruh kabupaten dan termasuk provinsi. Ada kabupaten yang sudah tidak mampu lagi memberikan gaji penuh kepada PPPK. Bahkan, ada yang hanya mampu menggaji selama 10 bulan karena fiskalnya tidak mampu membayar sampai 12 bulan,” ujarnya.
Gaji PPPK dan Tenaga Paruh Waktu Terimbas
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga paruh waktu. SDK menyebutkan bahwa kemampuan fiskal tiap kabupaten kini berbeda-beda, sehingga kebijakan pembayaran diserahkan langsung kepada para bupati.
“Saya tidak haruskan bupati membayar gaji sampai 12 bulan penuh. Saya serahkan kebijakan kepada bupati bersama DPRD masing-masing. Kalau memang hanya mampu membayar sepuluh bulan, itu disesuaikan saja,” jelasnya.
Bahkan, SDK mengusulkan solusi kreatif agar sistem kerja menyesuaikan dengan kemampuan daerah. “Kalau hanya mampu bayar setengah, maka jangan diwajibkan kerja penuh 30 hari. Bisa dua minggu kerja, dua minggu libur, supaya mereka bisa mencari pekerjaan tambahan,” sarannya.
Baca Juga: Percasi DKI Jakarta Siap Tancap Gas Menuju Kejurnas Catur 2025 di Mamuju
Dampak Luas: Dari Hibah Hingga Program Pembangunan
Pemotongan dana transfer ini tidak hanya memengaruhi pembayaran gaji aparatur, tetapi juga berdampak luas terhadap program pembangunan, bantuan sosial, dan hibah masyarakat. SDK mengungkap bahwa banyak program yang selama ini menjadi penopang kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat kini harus dihentikan sementara.
“Sekarang daerah sudah tidak lagi bisa memberikan bantuan hibah seperti untuk pembangunan masjid, gereja, atau rumah ibadah lainnya. Karena memang ruang fiskalnya sudah sangat sempit,” tuturnya.
Ia menegaskan, kondisi ini bukan disebabkan oleh kehendak pemerintah daerah, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pusat. “Kita paham banyak masyarakat berharap bantuan hibah, tapi dalam situasi seperti ini, prioritas harus difokuskan pada belanja wajib dan layanan dasar,” tambahnya.
