News Tobadak– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat langkah reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar.
Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulbar dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD Sulbar, para pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Komitmen Membangun Sulbar Sejajar dengan Provinsi Lain
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga memiliki tekad kuat untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Ia menilai, penguatan tata kelola keuangan merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya dan Pak Salim memiliki tekad besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik dan mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sektor-sektor yang mapan,” ujar Suhardi.
Ia menekankan bahwa semangat membangun tidak hanya cukup dengan perencanaan ambisius, tetapi harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional.
Penyesuaian APBD Sesuai Arahan Inpres 1/2025
Gubernur Suhardi menjelaskan, pada awal masa kepemimpinannya, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 agar kebijakan fiskal sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara.
“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di Sulbar BPBD Ingatkan Warga
Langkah efisiensi tersebut, lanjut Suhardi, mulai menunjukkan hasil. Beberapa program berbasis masyarakat, seperti padat karya dan kegiatan produktif di sektor pertanian dan UMKM, kini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga di berbagai kabupaten di Sulbar.
Penurunan Target PAD Demi Realisme Anggaran
Dalam proses penyesuaian APBD, Pemerintah Provinsi Sulbar juga mengambil langkah berani dengan menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum Suhardi menjabat sebagai gubernur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rencana pendapatan dan belanja benar-benar berdasarkan kondisi riil, bukan sekadar proyeksi optimistis tanpa dasar kuat.
Menurut Gubernur, pendekatan realistis ini akan menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sehingga program prioritas seperti peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan dapat tetap berjalan dengan efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam paparannya menegaskan bahwa efisiensi menjadi fokus utama dalam tiga bulan terakhir.
Ali Chandra juga mengingatkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menurun sekitar Rp200 miliar lebih pada tahun depan. Kondisi ini menuntut Pemprov Sulbar untuk semakin cermat dalam menata ulang struktur PAD dan belanja daerah agar tidak mengganggu jalannya program pembangunan prioritas.
